Pemerintah tetap masih harus
berutang pada tahun depan. Utang diperlukan untuk membayar suku bunga utang
yang telah menumpuk. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN) 2017 yang dibacakan Presiden Joko Widodo, Selasa lalu, disebutkan,
pemerintah akan membayar bunga utang sebesar Rp221,4 triliun. Angka itu
meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar Rp191,2 triliun.
Rincian bunga utang yang harus dibayar itu adalah bunga
utang dalam negeri sebesar Rp205,6 triliun, naik dari 2016 yang sebesar Rp174
triliun. Kemudian untuk bunga utang luar negeri adalah Rp15,7 triliun, atau
turun dari 2016 yang sebesar Rp17,2 triliun.
Liputan6.com menulis, posisi utang pemerintah pusat
sampai dengan Juni 2016 sebesar Rp3.362,74 triliun. Realisasi ini membengkak
dari posisi utang bulan sebelumnya yang sebesar Rp3.323,36 triliun. Utang ini
merupakan akumulasi sejak pemerintahan Orde Baru hingga sekarang.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani utang
pemerintah selama ini lebih banyak digunakan untuk membayar atau mencicil utang
di masa lalu, bukan untuk kegiatan produktif.
"Kita mengalami defisit
keseimbangan primer Rp111,4 triliun. APBN yang punya keseimbangan primer
defisit dianggap APBN kurang sehat, jadi pengelolaan APBN harus
hati-hati," kata Sri Mulyani.
Keseimbangan primer yang
defisit, kata Sri, menandakan pinjaman atau utang yang dilakukan untuk membayar
bunga utang. "Indikator kita meminjam bukan untuk investasi, tapi untuk
menservis utang masa lalu," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Direktur Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, mengakui bahwa
fiskal Indonesia masih bermasalah pada keseimbangan primer yang mencatatkan
defisit.
Kata dia, defisit keseimbangan primer tercipta karena
belanja pemerintah lebih tinggi dibanding penerimaan perpajakan, meskipun pos
untuk pembayaran bunga utang sudah dicicil melalui penerbitan
utang."Sebagian utang kita dibayar untuk membayar bunga utang karena
penerimaan perpajakan biarpun dikurang belanja masih kebanyakan belanjanya.
Jadi memang sebagian utang buat tidak produktif, tapi tidak semua," kata Robert.
Idealnya, menurut Robert,
keseimbangan primer mendekati nol alias positif. Solusi instan untuk mencapai
hal tersebut adalah meningkatkan penerimaan pajak atau mengurangi belanja
negara. Namun, kata dia, kondisi perekonomian domestik masih melambat akibat
penurunan harga-harga komoditas ekspor.
Menurut Direktur Jenderal
Anggaran (Dirjen Anggaran) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani salah satu
cara agar bunga utang tak dibayar dengan cara berutang adalah dengan membenahi
defisit keseimbangan primer.
Keseimbangan primer adalah
selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar
pembayaran bunga utang. Bila keseimbangan primer defisit, itu berarti
pemerintah berutang untuk membayar bunga utang.
"Gimana cara menguranginya,
adalah menurunkan kembali defisit ke angka itu 1,2% terhadap PDB," ujar
Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Askolani kepada detikFinance.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar